Kejaksaan Lamandau dan Pemkab Lamandau Jalin Kerjasama Terkait Penanganan Masalah Hukum

 

Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau, Agus Widodo, SH, MH (Kanan) dan Bupati Lamandau, H Hendra Lesmana (kiri) usai tandatangani kesepakatan kerja sama di Nanga Bulik, Jumat, (8/1/2021).

.

Nanga Bulik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Lamandau tentang penanganan masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

Kerjasama ini ditandai dengan Penandatanganan MOU oleh Bupati Lamandau, H. Hendra Lesmana dan Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau Agus Widodo, SH.,MH di aula Setda lamandau, Jumat (8/1/2021).

MOU ini sebagai bentuk kerjasama dalam penyelesaian masalah hukum di Bidang perdata dan Tata usaha Negara yang meliputi pemberian pertimbangan hukum, pemberian bantuan hukum dan tindakan hukum lainnya kemudian juga mengoptimalkan tugas dan fungsi, serta meningkatkan efektivitas para pihak dalam penyelesaian perkara hukum.

Lingkup Pertimbangan hukum yang dimaksud antara lain meliputi Pendapat Hukum (Legal Opinion /LO), Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA), dan Audit Hukum (Legal Audit),

Mou ini nantinya akan menjadi payung hukum bagi Pemkab dan Kejaksaan dalam mengantisipasi gugatan hukum baik perdata maupun tata usaha negara sekaligus menjalankan fungsi Kejaksaan sebagai pengacara negara.

“Untuk ke depannya, kita pahami bahwa terkait dengan kompleksitas persoalan pelaksanaan pemerintahan akan ada tantangan dan hambatan, karena itu Pemkab Lamandau kembali melakukan kerja sama dengan kejari Lamandau, sama seperti tahun sebelumnya kembali melakukan pembaruan kerja sama,” kata Bupati Lamandau, H Hendra Lesmana.

Dalam prosesnya, Pemkab akan mengeluarkan surat kuasa khusus sebagai realisasi Mou agar nantinya Kejari Lamandau dapat mewakili Pemkab di dalam dan luar pengadilan.

Sementara itu, Kepala Kejari Lamandau Agus Widodo menjelaskan, pihaknya selain memiliki kewenangan penuntutan dan penyidikan, juga diberikan kewenangan juga di bidang perdata dan tata usaha negara.

“Jadi Kejaksaan bisa mewakili pemerintah, BUMN maupun BUMD baik di dalam maupun luar pengadilan, tentunya dengan adanya surat kuasa khusus,” terangnya.

Acara dihadiri oleh Ketua DPRD Lamandau, Kejari Lamandau, Dandim 1017/Lamandau, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lamandau, Ketua Pengadilan Agama Lamandau, Wakapolres Lamandau, Sekretaris Daerah, Plt. Kepala DPMPTSP, Kepala Bappeda, dan Inspektur.

Leave a Reply